Asas-Asas Penting Hukum Pidana Dalam KUHP


Istilah hukum pidana mungkin sudah terdengar sangat familiar di lingkungan masyarakat kita. Hukum pidana merupakan keseluruhan dari adanya peraturan-peraturan mengenai perbuatan yang dapat ditentukan melanggar atau dilarang ke dalam tindak pidana. Selain itu, dengan mengacu pada hukum pidana ini, kita dapat menentukan serta menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah melanggar. Di dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang penting untuk kita pahami. Lalu apa saja asas-asas penting hukum pidana itu? 

Pada dasarnya, hukum pidana dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu pidana di kodefikasikan atau dimuat dalam kitab undang-undang dan hukum pidana yang tidak dikodefikasikan atau tersebar di luar undang-undang. Jika kita mengacu pada bahasa asing, istilah hukum pidana menurut bahasa Belanda sering disebut sebagai Straf. Hukum pidana menjadi arti sempit dari pidana itu sendiri. Sedangkan untuk segala macam sanksi, baik itu pidana, disiplin, administrasi, dan perdata merupakan istilah umum mengenai hukuman.
Asas-Asas Penting Hukum Pidana Dalam KUHP
 
Asas-Asas Penting Hukum Pidana 

Menurut bahasa, asas dipahami sebagai alas, fundamental, dan dasar. Sedangkan untuk arti lainnya, asas merupakan sebuah kebenaran yang dijadikan dasar tumpuan berpikir maupun berpendapat. Asas hukum telah menjadi gagasan dasar yang memiliki sifat umum. Dimana digunakan sebagai latar belakang dari peraturan-peraturan yang kongkrit. Agar lebih jelasnya lagi, berikut ini asas-asas hukum pidana didasarkan ketetapan kitab UU hukum pidana NKRI. 

Asas Legalitas 

Asas legalitas (the principle of legality) adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindakan pidana (delik atau peristiwa pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang, setidak-tidaknya berdasarkan aturan hukum yang sudah ada atau dapat berlaku sebelum orang yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut. Di dalam KUHP, asas legalitas ini telah diatur di dalam pasal 1 ayat (1). Setiap orang yang melakukan tindak pidana atau peristiwa pidana, maka dapat diancam dengan pidana pula serta harus memberikan pertanggungjawaban secara hukum yang diperbuatnya itu. 

Asas legalitas yang berlaku seperti ini memberikan sifat perlindungan terhadap undang-undang pidana yang mengutamakan perlindungan rakyat dari pelaksanaan kekuasaan tanpa batas terhadap pemerintah. Hal ini juga disebut sebagai fungsi melindungi undang-undang pidana. Sementara itu, selain fungsi untuk melindungi, undang-undang pidana juga memiliki fungsi instrumental. Fungsi instrumental di dalam batas-batas yang sudah ditetapkan oleh undang-undang bahwa pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diizinkan dan diperbolehkan. 

Asas Teritorialitas 

Asas-asas penting hukum pidana lainnya adalah asas teritorialitas. Teritorialitas juga disebut sebagai asas wilayah. Asas ini telah mengatur hukum pidana di Indonesia, berlaku terhadap tiap-tiap orang yang ada di Indonesia dan melakukan delik (straftbaar feit). Dengan artian bahwa orang yang terbukti melakukan delik itu, meskipun tidak selalu secara fisik yang benar-benar berada di Indonesia, akan tetapi deliknya terjadi di wilayah Indonesia. Asas teritorialitas atau wilayah telah tercantum di dalam pasal 2 KUHP. 

Asas Equality Before the Law 

Equality before the law menjadi satu diantara asas-asas penting hukum pidana. Asas ini telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 D ayat 1. Dimana di dalam pasal tersebut diperjelas bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum seadil-adilnya dan mendapat perlakukan yang sama di hadapan hukum. Asas equality before the law menjadi asas yang memberikan jaminan persamaan di mata hukum setiap orang tanpa terkecuali. 

Asas Nasionalitas Pasif 

Nasionalitas pasif disebut juga sebagai asas perlindungan. Asas tersebut menjadi penentu bahwa hukum pidana di dalam suatu negara termasuk juga Indonesia berlaku pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Jika karena hal tersebut, kepentingan tertentu terutama kepentingan negara dilanggar di luar kekuasaan. Secara terperinci, asas nasionalitas tercantum di dalam KUHP pasal 4 ayat 1, 2, dan 4. Kemudian asas ini diperluas di dalam Undang-Undang no 4 tahun 1976 mengenai kejahatan penerbangan. Selain itu, juga dijelaskan pada pasal 3 Undang-Undang no 7 (drt) tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. 

Asas Praduga Tak Bersalah 

Asas-asas penting hukum pidana selanjutnya adalah asas praduga tak bersalah. Di dalam asas tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat dianggap tak bersalah sebelum ada keputusan dari hakim yang sifatnya tetap. Dimana keputusan itu memberikan pernyataan bila seseorang yang bersangkutan benar bersalah. Penjelasan umum dari asas praduga tak bersalah ini tercantum pada KUHAP butir ke 3 huruf c. Tiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, maka wajib dianggap tidak bersalah. Batas waktu yang ditentukan sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya serta mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. 

Asas Personalitas atau Nasional Aktif 

Personalitas atau nasional aktif telah diatur di pasal 5 KUHP. Kemudian asas tersebut diperluas dengan pasal 7. Selain memuat asas nasionalitas aktif, di dalam pasal tersebut juga menjelaskan mengenai asas perlindungan. Asas-asas penting hukum pidana ini berisi aturan-aturan hukum pidana Indonesia yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia atau WNI yang terbukti melakukan tindak pidana dimana pun mereka berada.
Review Asas-Asas Penting Hukum Pidana Dalam KUHP Asas-Asas Penting Hukum Pidana Dalam KUHP Reviewed by on Thursday, May 14, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.