Jenis-Jenis Hukum di Indonesia yang Berlaku di Tahun 2020

Umumnya, hukum yang sengaja dibuat oleh manusia merupakan sebuah sistem yang dipergunakan untuk mengatur, membatasi, serta mengontrol segala perbuatan, tingkah laku, hingga tindakan dari manusia itu sendiri. Hukum juga digunakan sebagai alat guna mencari serta menegakkan keadilan dari peraturan berupa norma dan sanksi. Norma serta sanksi ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku, menjaga keadilan, menjaga ketertiban, dan mencegah terjadinya kekacauan. Lalu apa saja jenis-jenis hukum di Indonesia yang berlaku saat ini? 

Hukum yang sudah dibuat memiliki tugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak dalam mendapatkan pembelaan di depan hukum. Dengan artian bahwa seluruh masyarakat, baik itu dari berbagai latar belakang atau kedudukan, mempunyai posisi yang sama di depan hukum. 

Jenis-Jenis Hukum di Indonesia

Jenis-Jenis Hukum di Indonesia 

Berbicara mengenai hukum, tentu saja kita akan menemukan definisi yang amat luas. Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang memiliki pengaruh sangat erat terhadap kehidupan masyarakatnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum menjadi sebuah sistem yang sengaja dibuat untuk mengatur dan mengontrol tingkah laku manusia. 

Dengan keberadaan hukum ini, manusia mendapatkan batasan-batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kehidupannya. Tujuan dari adanya hukum ini pula, diharapkan mampu memberikan hidup yang dipenuhi dengan ketentraman, keselarasan, dan keamanan. Maka dari itulah, hukum yang ada di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. 

1. Hukum Perdata 

Perdata merupakan satu diantara jenis-jenis hukum di Indonesia. Hukum perdata adalah sebuah prosedur yang mengurusi serta mengatur pelaksanaan hukum perdata yang ada di Indonesia. Terdapat asas-asas penting yang ada di dalam hukum perdata ini. 

Saat menangani sebuah tindakan yang melanggar hukum perdata, maka pengadilan harus diselenggarakan dengan mandiri serta tidak memihak kepada siapapun. Dimana hakim memiliki peran aktif di dalam persidangan dari awal hingga akhir. Bahkan pengadilan tersebut dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan murah. 

Sesuai dengan aturannya bahwa sidang pengadilan perdata harus terbuka untuk umum. Bila ada perwakilan kuasa, dapat dilakukan jika sekiranya dibutuhkan. Kedua belah pihak yang berada di pengadilan harus mendapatkan perlakuan yang adil oleh hakim. 

2. Hukum Pidana 

Beralih ke jenis-jenis hukum di Indonesia selanjutnya yaitu hukum pidana. Pada dasarnya, hukum pidana ini merupakan bagian dari macam-macam hukum publik yang sudah berlaku sejak lama. Terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu hukum pidana materiil serta hukum pidana formil. 

Hukum pidana materiil telah mengatur tentang penentuan pidana sanksi, pelaku tindak pidana, serta penentuan tindak pidana. Di Indonesia sendiri, pengaturan hukum pidana materiil ini diatur ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil mengatur terkait pelaksanaan hukum pidana materiil. 

Dengan kata lain, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil memiliki satu kesatuan yang erat dan saling mempengaruhi. Di Indonesia, pengaturan mengenai pelaksanaan hukum pidana formil sudah disahkan di dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). 

3. Hukum Adat 

Hukum adat juga termasuk ke dalam jenis-jenis hukum di Indonesia. Di dalam suatu daerah, hukum adat menjadi aturan tidak tertulis dan sudah ada dari sejak dulu yang sudah disetujui oleh masyarakat di dalamnya. Sifat dari hukum ini adalah elastis dan berkembang berdasarkan berjalannya zaman. 

Munculnya hukum adat pun tidak serta merta dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh unsur-unsur hukum adat lainnya seperti kerajaan, agama, hingga masuknya bangsa asing ke Indonesia. Biasanya sesuai yang sering terjadi di sebuah kelompok masyarakat atau daerah tertentu, terdapat satu pemuka adat dimana memiliki tugas untuk memimpin serta menegakkan keadilan lewat hukum adat tersebut. Umumnya, hukum adat dikelompokkan menjadi tiga sistem penting. 

4. Hukum Adat Tata Negara 

Adat tata negara merupakan hukum mengatur susunan rakyat serta pemerintah, baik itu dimulai dari organisasi, lingkungan kerja, sampai jabatan-jabatannya. 

5. Hukum Adat Warga 

Adat warga merupakan hukum yang mengatur hak beserta kewajiban warga di suatu daerah, seperti halnya hukum tanah, hukum perkawinan, hukum hutang piutang, hukum ahli waris, dan hukum adat warga lainnya. 

6. Hukum Adat Pidana 

Adat pidana merupakan hukum yang mengatur beragam tindak pidana sampai respon masyarakat akan tindakan pidana tersebut. 

7. Hukum Tata Negara 

Beralih ke jenis-jenis hukum di Indonesia lainnya yakni hukum tata negara. Hukum tata negara termasuk ke dalam macam-macam hukum positif. Ini merupakan hukum yang mengatur tentang negara. Diantaranya seperti struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, dasar pendirian, hubungan hukum hak serta kewajiban antar negara, wilayah, dan negara. 

Hukum tata negara telah mengatur negara dalam keadaan diam. Artinya, bukan dari suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu seperti sistem pemilu, sistem pemerintahan, dan lain-lainnya di dalam negara. Akan tetapi, jenis-jenis hukum di Indonesia yang satu ini lebih mengarah pada hukum negara dalam arti yang cukup luas. Dengan kata lain, hukum tata negara ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.
Review Jenis-Jenis Hukum di Indonesia yang Berlaku di Tahun 2020 Jenis-Jenis Hukum di Indonesia yang Berlaku di Tahun 2020 Reviewed by on Friday, May 15, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.