Pengertian APBN, Serta Unsur, Fungsi dan Kebijakan Anggaran Defisit di Indonesia

Kalau kamu mau lebih memahami pengertian APBN dan Kebijakan Anggaran Defisit, maka ada baiknya kamu baca artikel ini sampai akhir ya.  Seperti disebutkan di atas, bahasan topik kali ini adalah mengenai pengertian APBN serta kebijakan anggaran defisit. Jadi kalau penasaran tidak ada salahnya ya simak ulasan singkat di bawah. 

A. Pengertian APBN 

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pengertian APBN adalah makna rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang sudah disetujui DPR dan terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja serta pembiayaan serta meliputi masa satu tahun, sejak 1 Januari hingga 31 Desember yang ditetapkan melalui undang-undang tiap tahunnya. 
Pengertian APBN, Serta Unsur, Fungsi dan Kebijakan Anggaran Defisit di Indonesia
B. Dasar Hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 

Pengaturan keuangan negara selalu dibuat berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 selaku dasar hukum tertinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Begitu pula dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang diatur dalam Bab VIII Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23, seperti uraian berikut: 
  • Ayat (1) membahas bahwa APBN merupakan perwujudan pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang serta dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. 
  • Ayat (2) membahas bahwa rancangan undang-undang APBN diajukan Presiden dan dibahas dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 
  • Ayat (3) membahas bahwa Pemerintah bakal menjalankan APBN tahun sebelumnya kalau DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diajukan Presiden. 
C. Fungsi APBN 

Sementara fungsi APBN sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu terdiri dari: 
Otorisasi, dalam pelaksanaan pendapatan serta belanja pada tahun bersangkutan didasarkan pada anggaran negara. 
  • Perencanaan, dalam perencanaan kegiatan pada tahun bersangkutan berpedoman pada anggaran negara. 
  • Pengawasan, dalam penilaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan berpedoman pada anggaran negara. 
  • Alokasi, anggaran negara mesti diarahkan buat pengurangan pengangguran serta pemborosan sumber daya. 
  • Distribusi, kebijakan anggaran negara mesti memperhatikan kepatutan serta keadilan. 
  • Stabilisasi, dalam pemeliharaan dan pengupayaan keseimbangan fundamental perekonomian mesti memakai anggaran pemerintah sebagai alatnya. 
D. Unsur APBN 

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1, APBN memiliki lima unsur, yaitu: 
  • APBN sebagai pengelolaan keuangan negara 
  • APBN ditetapkan tiap tahun serta berlaku selama satu tahun 
  • APBN ditetapkan melalui undang-undang 
  • APBN dilaksanakan secara bertanggung jawab dan terbuka 
  • APBN ditujukan demi kemakmuran rakyat 
  • Sumber APBN adalah rakyat, karena itu keberadaannya mesti dilakukan dalam undang-undang 
E. Ruang Lingkup APBN 

Berkaitan dengan ruang lingkup APBN yang berupa seluruh penerimaan dan juga pengeluaran negara, ada beberapa hal yang penting yaitu: 
  • Penerimaan negara yang dimaksud bersumber dari pajak maupun non pajak, dan juga hibah. 
  • Pengeluaran atau belanja negara yang dimaksud adalah belanja pemerintah pusat dan juga daerah. 
  • Kalau defisit atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka bakal diupayakan mencari sumber pembiayaan lain dari dalam negeri maupun luar negeri. 
  • Seluruh penerimaan serta pengeluaran negara di atas ditampung dalam satu akun rekening yang disebut Bendahara Umum Negara atau BUN yang disimpan dalam Bank Indonesia. 
  • Semua penerimaan serta pengeluaran negara mesti tercakup sepenuhnya dalam APBN. 
  • Saat APBN dipertanggungjawabkan, semua realisasi penerimaan serta pengeluaran dalam rekening khusus mesti dikonsolidasikan ke rekening BUN. 
F. Penyusunan APBN 

Penyusunan APBN berdasarkan dua aspek, yaitu: 

1. Aspek pendapatan 

Yang didasarkan pada tiga prinsip: 
  • Intensifikasi penerimaan anggaran dalam kecepatan serta jumlah penyetoran 
  • Intensifikasi pemungutan serta penagihan piutang negara 
  • Penuntutan denda serta ganti rugi atas kerugian yang diderita negara 
2. Aspek pengeluaran 

Yang didasarkan pada tiga prinsip: 
  • Efisien, hemat serta sesuai kebutuhan 
  • Terkendali dan terarah sesuai rencana kegiatan 
  • Semaksimal mungkin memakai hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional 
Sementara asas yang mendasari penyusunan APBN adalah: 
  • Asas peningkatan efisiensi dan produktivitas atau penghematan 
  • Asas kemandirian 
  • Asas penajaman prioritas pembangunan 
  • Penitikberatan pada asas serta undang-undang negara APBN sebagai rencana keuangan negara 
Pengertian APBN, Serta Unsur, Fungsi dan Kebijakan Anggaran Defisit di Indonesia
G. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 

Struktur APBN secara garis besar adalah sebagai berikut: 
  • Hibah dan pendapatan negara 
  • Belanja yang dilakukan negara 
  • Keseimbangan yang bersifat primer 
  • Defisit atau surplus anggaran 
  • Pembiayaan negara 
Kelima struktur APBN tersebut dituangkan dalam format yang disebut I-account atau postur APBN yang memiliki beberapa faktor penentu sebagai berikut: 

1. Pendapatan yang didapatkan negara. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran pendapatan negara adalah: 
  • Kebijakan pendapatan negara yang berlaku 
  • Kebijakan pembangunan ekonomi yang berlangsung 
  • Indikator ekonomi makro terutama tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi, seperti nominal produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi, inflasi y-o-y, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan, harga minyak dalam USD per barel, produksi atau lifting minyak, serta lifting gas. 
  • Perkembangan pemungutan pendapatan negara yang ada secara umum 
  • Berbagai kebijakan serta kondisi lain 
Misalnya adalah target penerimaan negara dari sumber daya alam migas dipengaruhi besaran asumsi lifting gas, lifting minyak bumi, ICP serta asumsi nilai tukar. 

Sumber penerimaan negara adalah: 

- Pendapatan pajak yang terdiri dari pajak dalam negeri dan luar negeri, dengan perincian: 

a. Pendapatan pajak dalam negeri 
  • PPh atau pendapatan pajak penghasilan 
  • Pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai dan jasa 
  • PBB atau pajak bumi dan bangunan 
  • Cukai 
  • Pajak lainnya 
b. Pendapatan pajak internasional 
  • Bea masuk 
  • Bea keluar 
- Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang bersumber dari: 

a. Sumber daya alam 
  • Minyak bumi dan gas bumi atau sumber daya alam migas 
  • Non-minyak bumi dan gas bumi atau sumber daya alam nonmigas 
b. Bagian laba BUMN 
  • Perbankan 
  • Non perbankan 
c. PNBP lain 
  • Pengelolaan BMN 
  • Jasa 
  • Bunga 
  • Kejaksaan dan peradilan serta hasil tindak pidana korupsi 
  • Pendidikan 
  • Gratifikasi serta uang sitaan hasil korupsi 
  • Denda serta iuran 
d. BLU 
  • Jasa layanan umum 
  • Hibah badan layanan umum 
  • Hasil kerja sama BLU 
  • BLU lain 
2. Belanja yang dikeluarkan negara 

Beberapa faktor yang mempengaruhi belanja negara adalah: 
  • Asumsi dasar makro ekonomi yang dimiliki negara seperti nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, pertumbuhan ekonomi, nominal produk domestik bruto, inflasi y-o-y, rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan, harga minyak dalam USD per barel, produksi atau lifting minyak, serta lifting gas. 
  • Kebutuhan penyelenggaraan yang dibutuhkan negara 
  • Kebijakan pembangunan yang berlangsung 
  • Resiko bencana alam dan dampak krisis global 
  • Berbagai kebijakan serta kondisi lainnya 
Misalnya besaran belanja negara dalam bidang subsidi energi dipengaruhi asumsi nilai tukar, ICP serta target volume BBM bersubsidi. 

Beberapa belanja pemerintah pusat yang dibagi menurut: 

a. Fungsi 

Menurut fungsi, belanja pemerintah adalah: 
  • Pelayanan umum 
  • Pertahanan 
  • Keamanan serta ketertiban 
  • Ekonomi 
  • Lingkungan hidup 
  • Fasilitas umum serta perumahan 
  • Kesehatan 
  • Pariwisata 
  • Agama 
  • Pendidikan 
  • Perlindungan sosial 
b. Jenis 

Menurut jenis, belanja pemerintah pusat adalah: 
  • Pegawai 
  • Barang 
  • Modal 
  • Bayar bunga utang 
  • Subsidi 
  • Hibah 
  • Sosial 
  • Berbagai belanja lainnya 
Anggaran transfer ke daerah secara rinci adalah seperti disebutkan di bawah: 

a. Dana perimbangan yang terdiri dari: 
  • Bagi hasil 
  • Alokasi umum 
  • Alokasi khusus 
  • Otonomi khusus 
b. Dana otonomi khusus negara 
c. Dana penyesuaian negara 

3. Pembiayaan yang dikeluarkan negara. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran pembiayaan adalah: 
  • Asumsi dasar makro ekonomi pemerintah seperti lifting gas dan minyak, harga minyak dalam USD per barel, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, pertumbuhan ekonomi, nominal produk domestik bruto, inflasi y-o-y, dan rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan. 
  • Berbagai kebijakan pembiayaan negara 
  • Berbagai kebijakan serta kondisi negara lain 
Pembiayaan negara dibagi menjadi dua, yaitu: 

- Pembiayaan dalam negeri yang meliputi :

a. Perbankan dalam negeri 
b. Non perbankan dalam negeri yang terdiri dari: 
  • Hasil yang didapat dari pengelolaan aset 
  • Berbagai surat berharga negara neto 
  • Berbagai pinjaman dalam negeri neto 
  • Berbagai dana investasi pemerintah 
  • Berbagai kewajiban penjaminan 

- Pembiayaan luar negeri yang meliputi : 

a. Berbagai penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari: 
  • Pinjaman program 
  • Pinjaman proyek 
b. Berbagai penerusan pinjaman 
c. Berbagai pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari: 
  • Jatuh tempo 
  • Moratorium 
H. Kebijakan Anggaran Defisit 

Dalam kebijakan anggaran defisit ini, ada beberapa topik bahasan, seperti misalnya pengertian anggaran defisit, faktor penyebabnya serta berbagai hal lain. Ada dua pengertian defisit menurut Umar Basalim, yaitu: 
  1. 1. Situasi keuangan dimana pengeluaran lebih besar dibanding pemasukan, baik dalam organisasi maupun negara. 
  2. Kekurangan keuangan dalam kas karena pengeluaran yang lebih besar dari penghasilan. 
a. Penyebab Anggaran Defisit 

Keuangan negara yang defisit bisa dipengaruhi beberapa faktor, seperti misalnya: 

1. Daya beli masyarakat yang rendah 

Rendahnya daya beli masyarakat akan produk maupun jasa seperti sembako, BBM, transportasi, listrik atau kebutuhan sehari-hari lainnya bisa memicu terjadinya defisit anggaran karena pemerintah mesti memberi subsidi terhadap berbagai kebutuhan tersebut agar masyarakat bisa membelinya. 

2. Lemahnya nilai tukar mata uang dalam hal ini rupiah 

Karena Indonesia merupakan negara dengan pinjaman uang ke luar negeri, tiap ada perubahan nilai mata uang asing, terutama dollar AS, maka Indonesia pasti bakal terkena efeknya. Kenapa? Soalnya pinjaman luar negeri dihitung berdasar valuta asing sementara pembayarannya dihitung berdasar rupiah. Jadi kalau ada depresiasi mata uang rupiah, utang Indonesia bakal semakin besar. 

3. Pembiayaan pembangunan yang berlangsung 

Walau pembangunan bisa mempercepat tumbuhnya perekonomian, namun kalau hasilnya tidak sebanding, maka pengeluaran bakal tetap besar dibanding pemasukan. Apalagi saat terjadi inflasi, pemerintah yang sudah memakai standar harga yang ditetapkan sebelumnya, bakal bisa berubah seiring waktu. Inflasi yang tidak terduga bisa menyebabkan beban biaya buat berbagai program pemerintah bakal meningkat juga, padahal anggaran telah ditetapkan. Karena itulah maka APBN mesti direvisi dan pemerintah terpaksa mengeluarkan kas lebih besar. 

4. Realisasi rencana 

Akibat penerimaan negara tidak sesuai target maka perlu dilakukan pemotongan biaya pada beberapa program hingga program tidak berjalan maksimal dan pemerintah tiap tahun mesti menutup kekurangan tersebut. 

b. Dampak Anggaran Defisit 

Anggaran defisit bisa memberi dampak yang buruk bagi negara, seperti misalnya: 

1. Kenaikan harga kebutuhan pokok atau inflasi 

Terjadi kalau pemerintah melakukan pengeluaran biaya buat program jangka panjang yang belum bisa menghasilkan. 

2. Tingkat suku bunga yang ditandai dengan kurangnya pengeluaran 

Pemerintah mesti menambah modal demi memenuhi kebutuhan masyarakat karena penerimaan lebih sedikit. 

3. Konsumsi dan tabungan berkurang 

Karena keadaan inflasi, pendapatan masyarakat berkurang hingga mereka mengurangi tingkat konsumsi serta tabungan yang sebenarnya berperan penting buat mendorong investasi. 

4. Peningkatan angka pengangguran 

Tingkat investasi yang menurun juga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran karena banyak proyek yang terhenti akibat suku bunga meningkat dan investasi menurun. 
Kebijakan Anggaran Defisit 

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati lewat situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia memaparkan beberapa kebijakan yang bisa mengatasi atau menghindari anggaran defisit, seperti: 
  • Peningkatan rasio pajak serta kepatuhan pajak. 
  • Penerbitan obligasi. 
  • Pengurangan pengeluaran rutin. 
  • Pengurangan subsidi seperti listrik, BBM, dan lainnya. 
Inilah akhir pambahasan topik mengenai pengertian APBN dan kebijakan anggaran defisit. Semoga bisa membantu kamu menambah wawasan terkait topik tersebut ya. 

Referensi : 
  • https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/17/160000569/apbn--pengertian-unsur-fungsi-dan-penyusunannya?page=all
  • https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara_Indonesia
  • https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/180000269/defisit-anggaran-faktor-dampak-dan-cara-mengatasinya?page=all
Review Pengertian APBN, Serta Unsur, Fungsi dan Kebijakan Anggaran Defisit di Indonesia Pengertian APBN, Serta Unsur, Fungsi dan Kebijakan Anggaran Defisit di Indonesia Reviewed by on Sunday, August 09, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.